SuratDari Lombok Untuk Presiden Jokowi Bikin EMOSI Bercampur NANGISBerita 6 September 2018, Jokowi, Berita Jokowi, Berita Terbaru Hari Ini, Berita Indonesia Salahsatu unsur yang aktif mendamping warga Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui program NU Peduli NTB adalah para relawan dari PWNU Bali. Melalui program khusus bernama September Ceria yang digelar sejak 20 September hingga 6 Oktober 2018, para relawan dan anak-anak terdampak gempa yang mereka dampingi, harus menahan rasa berat untuk berpisah saat program berakhir. BerbicaraMasalah Politik Bukan Tabu,Bahkan Bagian Dari Kehidupan (mmunt) Home; Thursday, 7 March 2019. Surat Dari Lombok Untuk Presiden Jokowi Bikin EMOSI Bercampur NANGIS By Mpg 02:01 Joko Widodo, Pendukung Jokowi. Tweet Share Pin it Cirlce Related Post. at zsWJ. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Surat Untuk Preside Kpd. Yth. Presiden Republik Indonesia Di Istana NegaraPresiden Jokowi yang terhormat, Tidak dapat dipungkiri bahwa peran kami para Petani sangat vital untuk perekonomian Indonesia. Tanpa panen kami, setiap orang bahkan Presidenpun tidak akan pernah merasakan yang namanya sesuap nasi dan bahan pangan lainnya. Tanpa panen kami, para buruh tani yang juga tetangga kami tidak akan pernah bisa menghidupi anak istrinya, karna sehari – hari mereka bekerja kepada Jokowi yang terhormat, saat ini kami merasa resah karna tembakau kami sudah kering dan siap dipasok ke pabrik rokok. Tapi tidak ada satupun pabrik rokok yang belum mau menerima tembakau kami karna alasan tembakau kami tercemar oleh abu vulkanik gunung raung. Lalu harus kami kemanakan tembakau kami yang menghabiskan biaya tidak sedikit. Haruskah berakhir seperti Tomat dan Lombok kami terdahulu yang hanya berakhir di kali pembuangan karna sekalipun dijual tidak akan pernah cukup untuk membayar pemetik tomat dan Lombok Jokowi yang terhormat, dalam hal ini kami merasa di-anak tirikan dengan buruh dan karyawan pabrik yang mayoritas dari mereka adalah kaum intelektual. Mereka menuntut UMR dinaikkan, beberapa hari berselang UMR langsung dinaikkan. Ingin rasanya kami berorasi seperti seperti mereka untuk menuntut harga minimum untuk hasil panen kami agar hasil panen kami tidak berakhir di kali pembuangan , tapi kami hanya orang bodoh yang tidak lulus SD yang tidak tau cara berorasi. Para Sarjana anak – anak kami lebih memilih bekerja ditempat Indor dan ber-AC. Alasan mereka Menjadi Petani itu tiak menjamin masa depan mereka. Presiden Jokowi yang terhormat, Indonesia tidak akan penah Berdikari dibidang Ekonomi selama masih Impor pangan. Kami akan bekerja keras memenuhi kuota pangan Indonesia. Cuma satu permintaan kami, Tentutakan Batas minimum untuk harga hasil panen kami. Ulut, walang sangit dan wereng biarlah menjadi urusan surut terbuka dari saya, semoga menjadi masukan kecil untuk anda dalam mentukan arah perekonomian Negara Kita tercinta Republik Saya, Lihat Money Selengkapnya JAKARTA, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Nusa Tenggara Barat NTB menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta gempa Lombok ditetapkan sebagai bencana nasional. Surat tersebut sudah dikirim ke Istana pada Senin 20/8/2018 hari ini. "Ia benar. Suratnya sudah saya teken dan dikirim tadi," kata Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda kepada Senin malam. Dalam salinan surat yang diterima disebutkan bahwa gempa Lombok sejauh ini sudah menelan 469 korban jiwa. Ribuan penduduk juga kehilangan tempat tinggal dan telah mengungsi. Dalam surat itu juga dijelaskan, setidaknya sudah terjadi empat gempa besar dalam 20 hari terakhir. Gempa pertama terjadi pada 29 Juli di Kabupaten Lombok Timur bermagnitudo 6,4 dan diikuti gempa susulannya. Baca juga 7 Fakta Terbaru Rentetan Gempa Lombok, dari 101 Gempa Susulan hingga Warga Tidur di Trotoar Gempa kedua terjadi pada 5 Agustus di Kabupaten Lombok Utara bermagnitudo 7 diikuti gempa susulannya. Gempa ketiga terjadi pada 9 Agustus di Kabupaten Lombok Utara bermagnitudo 6,7 diikuti gempa susulannya. Terakhir, Gempa terjadi pada 19 Agustus di Kabupaten Lombok Timur dengan magnitudo 5,4, disusul gempa susulan dengan magnitudo 6,5 dan 7. DPRD NTT dalam surat itu menilai, bencana gempa tersebut telah berdampak luas dan masif di seluruh provinsi NTB di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Bencana itu telah mengakibatkan rumah rusak, serta terganggunya kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota se-NTB. Untuk mempercepat memulihkan keadaan masyarakat, DPRD NTB menilai penanganan pasca bencana, rehabilitasi dan recovery terhadap dampak bencana alam memerlukan penanganan yang intensif dan komitmen yang kuat dari juga Tak Hanya Makanan, Korban Gempa Lombok Butuh Terpal untuk Bangun Tenda "Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka kiranya Bapak Presiden RI dapat menetapkan status bencana alam gempa bumi yang melanda provinsi NTB saat ini menjadi status Bencana Nasional," demikian bunyi poin keempat surat tersebut. Menurut Baiq, dikirimnya surat ini berdasarkan rapat yang melibatkan seluruh fraksi di DPRD NTB. Seluruh fraksi secara bulat menyepakati bahwa status bencana nasional diperlukan untuk mempercepat penanganan pasca gempa."Keinginan kita semua agar ini jadi bencana nasional," kata Baiq. Kendati demikian, Presiden Jokowi belum berencana menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional. Jokowi justru sedang mempersiapkan instruksi presiden Inpres tentang penanganan dampak bencana gempa bumi di Lombok. Baca juga Pemerintah Khawatir Pariwisata Terganggu jika Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional Mengenai dorongan sejumlah pihak agar peristiwa gempa bumi di NTB ditetapkan sebagai bencana nasional, Presiden Jokowi mengatakan, yang paling penting bukanlah status demikian, namun kecepatan penanganannya."Yang paling penting menurut saya bukan ditetapkan atau tidak ditetapkan. Yang paling penting adalah penanganan langsung di lapangan bahwa pemerintah pusat total memberikan dukungan penuh bantuan kepada, baik kepada pemprov, pemkab, dan tentu saja yang paling penting kepada masyarakat. Intinya ke sana," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 20/8/2018 siang. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Jokowi belum menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional karena khawatir pariwisata di Lombok dan sekitarnya akan terganggu. "Kalau pakai terminologi bencana nasional nanti travel warning, kan jadi repot," kata Luhut. Kompas TV Kepala Pusat Gempa Bumi Dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan gempa susulan masih berpotensi terjadi di Lombok, NTB. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

surat dari lombok untuk presiden